usaha pemerintahan. Pada umumnya, peradilan administrasi negara bertujuan menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum. usaha pemerintahan

Bisnis. 023 usaha kecil dan 1. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi didasarkan atas UUD 1945 Pasal 33. Adapun skripsi yang berjudul “Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Bungin Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan jenjang strata satu (S-1) pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Menurut Fuadi dan Wardiyanto (2010), E-Government adalah. oleh PTUN setelah disahkannya UU No. Jika integrasi usaha bisa dieksekusi, persoalan jadi lebih mudah dipecahkan. Sementara, pengertian kudeta bila merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu perebutan kekuasan (pemerintahan) dengan. Dengan demikian akan ada tindakan jelas dalam pelestarian lingkungan hidup. Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundangundangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah“Lewat belanja besar-besaran, permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha tergerak untuk berinvestasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Tipe: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa: T. JAKARTA - Ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien. 2. Bukan merupakan organisasi perangkat. Pada 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusan mengenai devaluasi dengan nilai: Uang kertas Rp 500 menjadi Rp 50. 9. seksama ketika melakukan proses entrepreneurial (menjalankan usaha) (Ananda & Rafida, 2016). , M. Studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) di awal tahun 2017 menyatakan bahwa Asia perlu melakukan investasi sebesar $26 triliun mulai dari tahun 2016 hingga 2030 atau sebesar $1,7 triliun per tahun untuk mempertahankan laju. Emang agak susah sih untuk menyeimbangkan pembangunan antar kota metropolitan, besar, menengah dan kecil secara hierarki dalam suatu sistem pembangunan perkotaan nasional. Salah satu permasalahan yang menyebabkan kacaunya perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan adalah. Ad dawawin adalah badan yang mengurus tata usaha pemerintahan yang terdiri dari, kecuali. Untuk mendirikan perusahaan perseorangan tidak. nasional yang berdaya saing internasional. •Memberikan insentif kepada Badan Usaha untuk melakukan efisiensi dalam konstruksi, operasi dan. Usaha pemerintah untuk meregulasi ekonomi digital terlihat melalui penerbitan sejumlah dasar hukum. Badan Ausaha Otorita IKN dibentuk dari perusahaan BUMN PT Bina Karya yang dilakukan refocusing. Upaya Pemerintah Desa dalam mengontrol kegiatan Badan Usaha Milik Desa Dasar Pembentukan Dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Syarat pembentukan BUMDes menurut peraturan menteri dalam negeri No. Usaha formal adalah sektor usaha yang mendapat izin dari pemerintah maupun pihak berwenang. Pemerintahan ini juga dipakai oleh Taliziduhu Ndraha dalam buku Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2 , yang diterbitkan oleh PT Rineka Cipta pada bulan Mei tahun 2003. 9,66% dari total penduduk Indonesia. Pengelola cabang-cabang produksi sumberdaya di daerah yang akhirnya dimanfaatkan. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Demokrasi Pancasila. 2 TUJUAN KHUSUS Setelah mempelajari buku ini, pembaca atau peserta pelatihan diharapkan. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah; 2. Baca juga: Airlangga: Transformasi Ekonomi Pasca-pandemi Butuh Teknologi Informasi “Pajaknya dibayar pemerintah. 2. Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan di Daerah dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Pada periode pemerintahan Indonesia tahun 1959-1965 kekuasaan didominasi oleh Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan. Pengembangan dan pemanfaatan hasil BUMDes. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. , Hukum Administrasi Negara, PT. Repelita VI (1994-tidak selesai) Sampai Repelita yang terakhir atau yang keenam, fokus pemerintahan Soeharto tetap pada sektor pertanian dan industri. Bidang Pertanian. Program pengembangan yang terdapat pada sektor koperasi dan UKM di Kota Bandar Lampung yang ditetapkan untuk periode 20212004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. mengandalkan ide dan stock of Dua unsur ini dipilih karena knowledge dari sumber daya. A. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah mengirim surat ke Kartosuwiryo untuk berunding melalui Mohammad Natsir Natsir (mantan perdana menteri dan pemimpin Masyumi), namun juga tidak berhasil. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. 1 Pengertian manajemen secara. Per 24 Februari 2023,. Sebanyak apapun usaha pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup akan percuma apabila tidak diimbangi dengan usaha dari masyarakat. Untuk itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah menyiapkan skema bantuan permodalan bagi. pemerintahan berupa aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan yang sesuai dengan peraturan perundang­ undangan. Kota Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bengkulu diharapkan aktifPenelitian yang berjudul Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sentra Industri Konvesi dan Bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, penulis di dalam melakukan penelitian juga mengacu dari beberapa karya ilmiah yang berupa jurnal . Di sisi lain, Pemerintah juga terus mengeluarkan sejumlah program dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memberikan berbagai program tambahan kepada masyarakat,. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. Administrasi, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdangangan;Usaha pemerintah mewujudkan good governance seperti contoh-contoh di atas patut mendapatkan pujian dan apresiasi, akan tetapi bukan berarti pemerintahan di Indonesia sudah terbebas dari permasalahan. Izin . Kewajiban tersebut tidak hanyaPemerintah Indonesia menyadari pentingnya pembangunan yang didukung pengembangan teknologi digital dengan mengarusutamakan bidang tersebut ke visi Indonesia 2045. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sejumlah stimulus. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM), tercatat pada. Pada tanggal 15 Desember 1951. 1. Pengertian KB. Perizinan itu bisa dalam bentuk akta pendirian dari notaris,. Prodjodikoro menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Pemerintahan. Mempunyai Pemerintahan. Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan (Tata Usaha Negara) akan berpengaruh bagi masyarakat selaku pemohon dan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Seperti yang diketahui, keberadaan para pelaku usaha di Indonesia sangat dibutuhkan, terutama dalam membantu perekonomian nasional dan. Jl. Tugas dan Fungsi BUMN. Pemerintah menetapkan bidang usaha industri yang masuk dalam kelompok industi kecil, termasuk industri yang menggunakan ketrampilan tradisional dan industri penghasil benda seni, yang dapat diusahakan hanya oleh Warga Negara. Temuan, intepretasi dan kesimpulan yang ada pada publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Sehingga, pemerintah dan legislatif membuat undang-undang sebagai bukti perhatian terhadap pelaku usaha kecil mikro dan menengah dan menjadi payung hukum. Lahir di Medan, 17 Juni 1985, menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi Umum di Universitas Indonesia. Perangkat pemerintahan daerah yang membantu penataan perekonomian daerah. Semasa bertugas, BPUPKI berhasil membuat rancangan dasar negara dan Undang-Undang Dasar dalam dua kali sidang resmi. Kata Kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, administrasi pemerintahan,. Kementerian yang mengurusi urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Based on Act 9 Paragraph 1 Law No. Berbeda dengan swasta, intansi pemerintah tidak berorientasi pada profit. Prodjodikoro menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi. Bahkan 22 kementerian berkontribusi dalam upaya penanganan stunting ini. Skema kredit ini dilaksanakan atas kerjasama pemerintah dengan Lembaga Penjaminan dan perbankan yang dinamakan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Wirjono Prajokodikoro, dalam tulisannya di majalah hukum tahun 1952, menggunakan istilah “Tata Usaha Pemerintahan”. Bentuk-Bentuk Instansi Swasta 1. Perpres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan resmi berlaku pada 3 Januari 2022 ini menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam melakukan Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang ditetapkan untuk periode tahun 2021 - 2024. Kementerian. ID, SEMARANG-Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) terus pengawasan dan pengendalian usaha. Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) dijadikan sebagai alat analisis terkait dengan model tata kelola yang dilakukan oleh BUMDES. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV,. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat desa. Menyiasati dampak dari Coronavirus diseases 2019 (Covid-19), pemerintah terus menggulirkan pelbagai insentif ekonomi maupun jaring pengaman sosial. Sedangkan instansi swasta dikenal dengan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang bertujuan meraup profit. Kenapa? Karena misi, orientasi, dan tujuan dari pengelolaan sebuah. 57 STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KEDUNGTURI KABUPATEN SIDOARJO Regia Nadila Pradini 1,2 1Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2Corresponding author: [email protected] merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah4. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 sebagai bukti atas janji kemerdekaan dari perdana menteri Jepang, Koiso. menentang usaha-usaha pemerintahan untuk mencampuri dalam urusan-urusan ekonomi yang dapat dianggap merugikan kepentingan mereka. Yang dimaksud dengan klasifikasi dalam pasal ini adalah penggolongan Usaha Kecil yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan nilai kekayaan bersih atau penjualan tahunan dengan memperhatikan kondisi nyata berbagai jenis dan lapisan Usaha Kecil, termasuk Usaha Kecil informal, Usaha Kecil rumah tangga, dan Usaha Kecil tradisional. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan ataspemerintah baik pemerintah daerah, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah untuk dapat memberikan lapangan pekerjaan sekurang-kurangnya 2% pekerja yang memiliki fisik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas dari jumlah keseluruhan pekerja yang ada disuatu tempat. KSAD sebagai Penguasa Perang Pusat telah memecat Kolonel Somba dan Mayor Runturambi. Instrumen tersebut di perlukan agar fungsi. Pertama, dengan penyusunan dan penguatan peta jalan pendidikan dan pelatihan vokasi. Perlu untuk diperhatikan bahwa tidak selalu tindakan hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha. Di desa, tingkat pendidikan masih sangat rendah. Akronim UMKM merupakan istilah yang sudah populer dan sering digunakan dalam setiap kegiatan-kegiatan. Badan usaha perorangan adalah organisasi yang pemilik dan pengelolanya adalah seorang yang bekerja individu. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) Republik Indonesia menyebutkan, jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di. Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik, faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap fungsi. 8. h. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 8 UU PTUN: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu strategi penguatan ekonomi desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Di negara-negara lain dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal istilah sebagai berikut. Sistem Ekonomi Di Masa Demokrasi Terpimpin - Perkembangan dan Dinamika : Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Bentuk-bentuk pemanfaatan BMN seperti Kerja Sama Pemanfataan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) yang. Pemerintah saat ini menargetkan 12 juta pelaku usaha mikro yang ada di Indonesia agar tetap bisa menjalankan usaha dengan harapan dapat mengurangi kesulitan di masa pandemi. Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu disempurnakan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru; d. Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan mengamalkan sistem Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Hal ini dilakukan melalui reklasifikasi lapangan usaha dan jabatan serta prioritisasi lapangan usaha dan jabatan di Indonesia. com - Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. 02 Tahun 1999 sesungguhnya dapat dilihat sebagai usaha pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. . Menjadi alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. 1. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Melalui KUBE masyarakat miskin mendapatkan fasilitas untuk digunakan dalam usaha bukanDinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Pemerintah Kota Bandung melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil. 3 Tujuan Penulisan 1. menganalis upaya pemerintah dalam membantu pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi covid-19 dan untuk menganalisis hambatan-hambatan dan solusi dari pemerintah dalam membantu pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi covid-19. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah d. Defisit sebesar 5,1 miliar Rupiah yang harus ditanggung pemerintah, dan Pertambahan jumlah penduduk dengan taraf hidup yang rendah. Ada macam-macam produk hukum dari perbuatan hukum publik, yaitu:. pemerintahan di Kota Malang setelah dilaksanakannya strategi Pemerintah Kota Malang dalam peningkatan kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan melalui Otonomi Award Lurah dan Camat. Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa pengertian Badan atau Pejabat TUN sangatlah luas. KUR digunakan untuk membiayai Usaha. Apakah detikers tahu? Badan usaha yang sesuai dengan sistem demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi kerakyatan negara Indonesia terdiri dari tiga bentuk badan. Dalam menjalankan suatu pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan. Ketiga bagian ini pula yang sering berinteraksi dengan publik baik orang perorangan maupun. Konsep Pemerintah 2. Perusahaan Perseorangan. Menurut Badan Pusat Statistik, dunia usaha di Indonesia pada saat ini di dominasi oleh Usaha Mikro kecil (UMK), dan jumlahnya mencapai 26 juta usaha atau 98,68 persen dari total usaha non pertanian di Indonesia. ID. (4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria. Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS usaha menjatuhkan pemerintah yang sah . Strategi pemerintah untuk menembus blokade ekonomi Belanda yaitu melakukan operasi POPDA dan APWI, melakukan diplomasi ke India, membentuk Banking and Trading Corporation (BTC), membentuk Indonesia Office (Indof), membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN). Pemerintah wirausaha menfokuskan energinya bukan sekadar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga. Pemerintah Indonesia. Debiroraktisasi dan Reorganisasi Debirokratisasi merupakan usaha perampingan dan penyederhanaan birokrasi publik. Dilihat : 3253 Kali. pemerintah, 3. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan. DALAM BADAN USAHA MILIK DAERAH sumber: ayoksinau. Dia juga. Kementerian Sekretariat Negara b. com - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyebut, ada beberapa hal yang menjadi fokus pemerintah dalam mendorong UMKM menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Badan Usaha Perorangan. Sejarah dan Latar Belakang. Akhirnya pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil di tangkap di Gunung Geber. Dalam perundang-undangan tersebut, pemerintah pusat. PEMERINTAHAN KEPADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha . pemerintahan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan kegiatan maupun program , siapa yang akan menjadi pelaku aktivitas dalam melakukan kegiatan tersebut, berapa besar jumlah anggaran yang akan dipergunakan dan target apa yang harus dicapai dengan pelaksanaan kegiatan maupun program tersebut. 3. Usaha formal adalah sektor usaha yang mendapat izin dari pemerintah maupun pihak berwenang. Sama halnya seperti BUMN terkadang mengalami resiko pailit yang diakibatkan dari kegiatan usaha. Makalah Sarana Tata Usaha Negara 8 f DAFTAR PUSTAKA Danu Rejo, Struktur Administrasi dan Sistem Pemerintahan Diane Hakim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia Tahun, Ciawi, 2004 . 6 . Demikian pula keadaannya pada masa Daulah Bani Umayyah, administrasi negara sangat simpel. hukum tata usaha pemerintahan, i. 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang No. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Upaya ini bukan hanya dilakukan pemerintah saja, namun juga harus dibarengi dengan kerja sama rakyat Indonesia. pemerintah sebagai keputusan tata usaha negara terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kelurga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. badan usaha milik daerah; c. Pemerintah Indonesia pekan ini mulai menyalurkan bantuan modal kerja kepada lebih dari sembilan juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mencegah ancaman gulung tikar, namun skema itu. Ketentuan yang diatur dalam bab ini dapat diringkas menjadi dua, yaitu: a. 1. Rochmat Soemitro, Peradilan Tata Usaha Negara, Refika Aditama, Bandung, 1998, hlm. b. D. Tugas utama Daendels pada saat itu ialah. Sub Bagian Agenda, Ekspedisi dan Telekomunikasi. Diwanul Kharraj. hukum tata usaha negara. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan meningkatkan. Ada 2 (dua) langkah kebijakan yang akan diambil pemerintah. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)KOMPAS. Berikut ini beberapa kebijakan yang diusung oleh pemerintah orde baru di berbagai bidang: 1. Lama usaha minimal 6 bulan. Pemerintah menciptakan sebuah Sistem perizinan online yang bertujuan mempercepat dan mempermudah pembuatan izin usaha. Pada komite ini, Airlangga Hartarto bertindak sebagai. Topik terkait UMKM ini menjadi menarik untuk dibahas mengingat kontribusinya yang cukup besar dalam pembentukan PDB. Untuk menemukan norma dalam hukum administrasi negara harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait dari tingkat yang paling tinggi dan bersifat umum-abstrak sampai yang paling.